Sorong, Papua Barat Daya – Aktivitas judi togel diduga berlangsung secara terang-terangan di Pasar Sentral Remu dan Pasar Rufei, dua aset milik Pemerintah Kota Sorong. Ironisnya, hingga kini belum ada langkah tegas dari Wali Kota Sorong maupun aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik ilegal tersebut.
Pantauan tim investigasi Zonamerah News menemukan aktivitas perjudian tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, melainkan dilakukan secara terbuka di tengah lalu lintas masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah pemerintah dan aparat benar-benar tidak tahu, atau justru memilih tutup mata?
Pasar yang seharusnya menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat justru disalahgunakan menjadi arena perjudian. Sejumlah pedagang mengaku resah karena suasana pasar kerap dipenuhi praktik togel yang berlangsung bebas tanpa gangguan aparat.
“Kalau ini dibiarkan, pasar bukan lagi tempat jual beli, tapi jadi tempat merusak moral masyarakat,” ungkap salah seorang pedagang dengan nada kecewa.
Aktivitas togel jelas-jelas melanggar hukum, terutama Pasal 303 KUHP tentang Perjudian. Namun, fakta bahwa praktik itu bisa berjalan di aset pemerintah daerah memperlihatkan adanya indikasi pembiaran terstruktur.
Pengamat hukum di Sorong menilai, lemahnya penindakan justru membuka ruang spekulasi publik mengenai adanya keterlibatan atau pembiaran dari oknum tertentu. “Kalau pasar yang jadi milik pemerintah saja bisa dipakai judi, ini memperlihatkan adanya kelumpuhan aparat,” tegasnya.
Desakan ke Wali Kota
Tim redaksi Zonamerah News menegaskan bahwa Wali Kota Sorong tidak boleh tinggal diam. Pemerintah Kota Sorong harus:
- Menginstruksikan Satpol PP dan aparat kepolisian melakukan razia besar-besaran.
- Menutup total ruang aktivitas perjudian di pasar.
- Mengusut tuntas kemungkinan adanya oknum aparat atau pejabat yang melindungi bisnis togel tersebut.
Jika tidak ada tindakan, maka wajar bila publik menilai Wali Kota dan aparat penegak hukum ikut bertanggung jawab atas maraknya judi di tengah masyarakat.
Kehadiran judi togel di jantung ekonomi rakyat tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tapi juga mencoreng wibawa pemerintahan. Diamnya pemerintah sama saja dengan memberikan legitimasi pada praktik ilegal yang merusak sendi sosial.
“Wali Kota harus turun tangan. Jangan biarkan aset rakyat dikuasai oleh bandar judi. Kalau tidak, masyarakat akan menilai pemerintah berpihak pada pelanggar hukum,” tegas pernyataan resmi redaksi Zonamerah News.
Hingga berita ini ditayangkan oleh Redaksi Zonamerah News pihak Dari Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Belum Memberikan Komfirmasi secara Resmi.
YK Redaksi
