LUWU TIMUR — Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Rp1 juta per bulan bagi warga lanjut usia (lansia) di Kabupaten Luwu Timur resmi akan dimulai pada September 2025. Namun program yang digadang-gadang sebagai gebrakan besar Pemkab Lutim ini justru menimbulkan tanda tanya besar.
Dari 26.000 lansia yang tercatat, hanya 3.000 orang yang akan menerima bantuan. Sementara itu, data juga mengungkap adanya 10.454 lansia yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga otomatis terpinggirkan dari daftar penerima.
Situasi timpang ini memunculkan kritik keras dari berbagai kalangan. Publik menilai, dengan anggaran miliaran rupiah, seharusnya pemerintah tidak boleh sekadar menyalurkan bantuan secara terbatas tanpa kejelasan kriteria.
Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) melalui Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum, Adv. Anita Maharani, menegaskan bahwa proses penyaringan dan penetapan penerima bantuan harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat diawasi publik.
“Bagaimana mungkin dari puluhan ribu lansia, hanya sebagian kecil yang dibantu? Kalau proses seleksi tidak transparan, wajar bila muncul kecurigaan bahwa program ini lebih condong ke pencitraan politik ketimbang kepentingan rakyat,” ujar Anita.
Menurut FAMI, pemerintah daerah harus berani membuka data penerima, menjelaskan alasan pembatasan jumlah, serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Tanpa itu, program ini dikhawatirkan hanya akan memperlebar ketidakadilan sosial di tengah para lansia.
Kini, masyarakat Luwu Timur menanti jawaban: apakah bansos lansia Rp1 juta benar-benar solusi kesejahteraan, atau hanya janji politik yang memicu kecemburuan sosial di akar rumput?
Redaksi
