Gelombang kemarahan publik meledak di Kota Sorong setelah terungkap bahwa pekerja asal Bitung, salah satunya berinisial SB, diduga ditelantarkan oleh manajemen Bar Princes usai didatangkan dari Sulawesi Utara. SB dan rekan-rekannya dikabarkan dibawa dengan janji pekerjaan yang layak, namun sesampainya di Sorong, mereka justru tidak diberi pekerjaan, tidak diberi tempat tinggal, dan tidak dipenuhi hak dasar sebagai tenaga kerja.
Perlakuan ini membuat orang tua angkat SB meledak emosi. Mereka menilai Bar Princes telah melakukan tindakan tidak manusiawi yang mendekati unsur eksploitasi tenaga kerja. Menurut pihak keluarga, SB diperlakukan bukan sebagai manusia yang memiliki hak, tetapi seperti barang pakai yang dibawa, dijanjikan sesuatu, lalu ditinggalkan tanpa kejelasan.
“Saya tidak akan diam. Manajer Bar Princes harus bertanggung jawab penuh. Anak ini bukan mainan, bukan komoditas. Jika tidak ada penyelesaian, kami siap membawa perkara ini ke aparat penegak hukum,” tegas keluarga SB.
Aktivis Papua: Ini Bukan Penelantaran Biasa, Ini Merusak Tanah Papua
Aktivis masyarakat adat Papua mengecam keras tindakan diduga penelantaran pekerja tersebut. Mereka menyebut kejadian ini bukan sekadar masalah ketenagakerjaan, tetapi bentuk penyusupan praktik gelap yang mencederai martabat Tanah Papua.
Menurut para aktivis, Bar Princes diduga membawa pekerja dari luar daerah tanpa mekanisme perekrutan yang jelas, tanpa perlindungan hukum, dan tanpa kepastian keselamatan. Hal ini dianggap merusak tatanan sosial dan nilai-nilai adat yang dijunjung masyarakat setempat.
“Oknum manajer itu harus angkat kaki dari Papua. Tanah ini bukan tempat bagi orang-orang yang datang membawa kerusakan. Kalau dia datang untuk kerja gelap, dia harus pergi,” ujar salah satu aktivis adat.
Desakan Keras: Pemkot Sorong Harus Tutup Bar Princes
Para aktivis Papua secara tegas menuntut Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk:
- Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin operasional Bar Princes.
- Mencabut izin usaha jika ditemukan pelanggaran serius.
- Menutup total Bar Princes di Rufey, Jalan Danau Maninjau.
- Menindak tegas oknum manajer yang bertanggung jawab.
Para aktivis juga memberi peringatan keras. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan nyata dalam waktu dekat, masyarakat adat menyatakan siap melakukan mobilisasi massa dan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Bar Princes.
Kecaman Lebih Luas: Tempat Hiburan Malam Diingatkan Tidak Jadi Sarang Pelanggaran
Aktivis menegaskan bahwa semua tempat hiburan malam wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan dan memiliki izin operasional yang valid. Mereka menilai bahwa jika kasus seperti SB dibiarkan, maka tempat hiburan malam lainnya bisa mengikuti jejak yang sama, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan merusak citra kota.
“Tindakan ini harus dihentikan sekarang juga. Jangan sampai ada korban berikutnya,” tegas para aktivis.
Tuntutan Akhir: Tutup Bar Princes, Lindungi Tanah Papua
Aktivis Papua dan keluarga SB menekankan bahwa penutupan Bar Princes merupakan langkah mutlak untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi pekerja yang menjadi korban dan tidak ada lagi pihak yang merusak tatanan sosial Papua melalui praktik tidak bertanggung jawab.
“Bar Princes harus ditutup. Ini satu-satunya jalan.”
Suara Aktivis Papua.
